Kalau kasus Bank Century yang mengurusi 6.7 trilyun rupiah mampu dibuatkan pansusnya, kenapa Papua yang menghasilkan sekurangnya 1 milyar dolar AS per bulannya tidak mampu dibuatkan pansus?
Dari 21 perwakilan Papua di DPR-RI, hanya beberapa yang benar-benar berjuang, sebagian mencari aman, sebagian lainnya sudah mulai kehabisan stamina. Isu politik yang berkembang dipegang elit politik dan elit partai di Jakarta, kami susah menghadapinya. Saya hadir disini untuk meminta dorongan dan dukungan energi untuk terus berjuang.
Dari 21 perwakilan Papua di DPR-RI, hanya beberapa yang benar-benar berjuang, sebagian mencari aman, sebagian lainnya sudah mulai kehabisan stamina. Isu politik yang berkembang dipegang elit politik dan elit partai di Jakarta, kami susah menghadapinya. Saya hadir disini untuk meminta dorongan dan dukungan energi untuk terus berjuang.
Di ruangan ini, pada diskusi publik ini, banyak orang yang mengkritik dan marah kepada SBY tidak bergerak sesuai kampanyenya. 80 % orang Papua memilihnya (SBY). Belum ada satu pun kebijakan SBY yang memperjuangkan Papua. Saya dari partai Demokrat, tapi demikianlah partai politik sebagai kendaraan politik kalau kita mau jadi DPR.
(Diaz Gwijangge, anggota DPR-RI asal Papua)
Isu separatisme menjadi masalah terpenting dan terutama. Dengan menyelesaikan masalah separatisme masalah lain dapat mulai ditelusuri dan dibenahi. Contohnya masalah kesehatan.
Ada katanya dibangun Puskesmas di Papua, tapi ketika saya mampir dokternya tidak ada. Seorang dokter mungkin akan menangis berhari-hari ketika ditugaskan di Papua. Semua orang pernah mencret, ada obatnya, Diatab namanya. Harganya Cuma 500 perak. Di Papua, orang bisa mati karena mencret. Tidak ada Diatab disana. Kondisi Papua yang tidak kondusif menjadi penyebabnya.
Demografi juga menjadi masalah penting. Saat ini Papua berpenduduk 2.3 juta jiwa. 1.3 juta merupakan penduduk asli Papua, dan 1 juta lainnya merupakan pendatang. Ini penting bagi wajah dan perjuangan Papua di masa depan, dimana di sisi lain pelanggaran HAM terus terjadi. Lalu deprivasi juga dapat memunculkan konflik laten.
SBY terlihat prihatin terhadap Palestina, terlihat dari perhatian dan pernyataannya. Tapi sepertinya belum ada pernyataannya yang memperjuangkan Papua. Mungkin itu bagian dari kebijakan politik luar negerinya: "a thousand friends, zero enemy". Tapi dalam konteks domestik kita lihat istilahnya berbeda, "a thousand enemies, zero friend" kecuali Sekretariat Bersama (sekber) mungkin.
Dalam konteks internasional kita juga melihat adanya pergesaran fokus isu. Isu pelanggaran HAM mulai bergeser ke isu-isu seperti krisis ekonomi, climmate change, teroris dan liberalisasi perdagangan.
(Amiruddin Al-Rahabi, LIPI, penulis buku "Heboh Papua")
***
Sungai Papua mengalirkan emas, ikannya berlimpah, kaya akan sumber daya mineral. Papua bagaikan surga kecil yang jatuh ke bumi. Tapi setengah rakyat Papua hidup miskin dan terbelakang. Kalau barat (Jawa, Sumatra dll) mulai kehabisan sumber daya alam akibat penduduknya yang terus memadat kemana mereka akan mencari sumber daya alam? Mereka akan ke Papua.
Papua punya MRP, Majelis Rakyat Papua, selain DPR, yang beranggotakan 45 orang yang menjadi representatif 250 suku di Papua. Tadinya MRP bertujuan untuk merumuskan pasal-pasal perundangan otonomi Papua.
Diskriminatif? Ya. Tapi kami butuh makan. Dan orang Papua belum mampu berbuat banyak. Saya dan teman-teman di MRP, dan lainnya terlihat mulai kekurangan stamina. Dan ketika segala sesuatunya terlihat pesimistik, maka jawaban kami ketika ditanya apa mau rakyat Papua: ya sudah, kami mau merdeka.
(Perwakilan Majelis Rakyat Papua)
***
Konflik yang terjadi di indonesia, khususnya di Aceh dan Papua merupakan otokritik bagi pemerintah dan akademisi di Indonesia. Bagaimana peran akademisi belum mendapatkan bagian yang penting bagi resolusi konflik ini. Para akademisi dapat menelusuri formasi sosial yang tepat bagi daerah-daerah yang sedang konflik. Peta permasalahan dari Papua berbeda dengan peta permasalahan yang dari Jakarta. Akademisi juga dapat menjadi penghubung antar pihak yang berseteru.
Kemudian masalah momentum, apa yang menjadi pemicu bagi resolusi konflik Papua. Untuk kasus Aceh, ternyata Tuhan ikut berperan. Tsunami ternyata telah menyatukan kita. Bagaimana dengan Papua? Tidak ada tsunami. Pemicunya ada pada kekuasaan tertinggi eksekutif, presiden. Wakil presiden juga bisa. Kita lihat Jusuf Kalla berjasa atas Aceh. Budiono?
(Otto Syamsuddin, sosiolog, aktivis)
Kalau konflik di Aceh, para pemuda bebas berjuang, didukung para ibu yang memasak untuk mereka, maka berbeda di Papua. Kalau pemuda mau berjuang yang berjuang, mau demo ya silakan demo. Para ibu takut mendukung anaknya. Takut kalau rumahnya akan dikenali, ditandai dan diincar oleh militer.
Otonomi Khusus (otsus), bagi orang Papua, adalah bagaikan awan di kaki gunung. Dialog merupakan mekanisme yang sangat baik. Dialog merupakan suatu proses, prosesn menyembuhkan luka-luka Papua. Pelan-pelan luka-luka tersebut dapat dibuka, dihentikan pendarahannya, dan diobati.
Pelanggaran HAM di Papua terjadi setiap saat. Menurut data dari Amnesty International beberapa tahun yang lalu, korban pelanggaran HAM di Papua sudah mencapai 100.000 jiwa. Dan tentunya korban terus bertambah. Tidak salah sepenuhnya kalau ada yang bilang ini genosida secara perlahan. Resolusi konflik Papua harus berlandaskan humanisme.
(Pastor Yohanes Jonga, penerima penghargaan HAM Yap Thiam Hien)
*****
Merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk 'mengalami Papua'. Berbicara NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanpa mengalami Papua berarti kita hanya menjadi setengah warga Indonesia.
Hampir 50 tahun sudah deklarasi Papua yang ingin merdeka. Suatu kepentingan yang masih sama hingga saat ini, jelas ada yang salah di sini.
Tulisan di atas merupakan notasi dari diskusi publik "Dialog Jakarta-Papua Sebuah Keniscayaan?" yang diadakan hari ini.
Saya jadi malu (harusnya kita malu), karena sebagian kenikmatan saya di sini merupakan hasil dari tanah Papua.
Coba pejamkan mata, bayangkan negara Indonesia di masa depan. Kota besar, dengan gedung-gedung tinggi, mobil-mobil canggih, semuanya serba modern. Adakah orang Papua di situ?
Masalah di Papua sering kita (dan pemerintah) jadikan kehebohan semata. Terjadi penembakan di Papua, surat yang dikirim kongres AS, laporan LSM internasional, dan berita pelanggaran HAM di Papua sering hanya menjadi keributan dan teriakan sementara yang lalu hilang begitu saja.
Sabang sudah disentuh. Walaupun belum benar-benar disalam. Kapan Pemerintah menyentuh dan membuka pintu Dialog dengan Papua?
Apakah lagu "Dari Sabang Sampai Merauke diganti menjadi "dari Sabang sampai Maluku......berjajar pulau-pulau (tanpa merauke)"?
by, Aida C'est (facebook)
(Diaz Gwijangge, anggota DPR-RI asal Papua)
Isu separatisme menjadi masalah terpenting dan terutama. Dengan menyelesaikan masalah separatisme masalah lain dapat mulai ditelusuri dan dibenahi. Contohnya masalah kesehatan.
Ada katanya dibangun Puskesmas di Papua, tapi ketika saya mampir dokternya tidak ada. Seorang dokter mungkin akan menangis berhari-hari ketika ditugaskan di Papua. Semua orang pernah mencret, ada obatnya, Diatab namanya. Harganya Cuma 500 perak. Di Papua, orang bisa mati karena mencret. Tidak ada Diatab disana. Kondisi Papua yang tidak kondusif menjadi penyebabnya.
Demografi juga menjadi masalah penting. Saat ini Papua berpenduduk 2.3 juta jiwa. 1.3 juta merupakan penduduk asli Papua, dan 1 juta lainnya merupakan pendatang. Ini penting bagi wajah dan perjuangan Papua di masa depan, dimana di sisi lain pelanggaran HAM terus terjadi. Lalu deprivasi juga dapat memunculkan konflik laten.
SBY terlihat prihatin terhadap Palestina, terlihat dari perhatian dan pernyataannya. Tapi sepertinya belum ada pernyataannya yang memperjuangkan Papua. Mungkin itu bagian dari kebijakan politik luar negerinya: "a thousand friends, zero enemy". Tapi dalam konteks domestik kita lihat istilahnya berbeda, "a thousand enemies, zero friend" kecuali Sekretariat Bersama (sekber) mungkin.
Dalam konteks internasional kita juga melihat adanya pergesaran fokus isu. Isu pelanggaran HAM mulai bergeser ke isu-isu seperti krisis ekonomi, climmate change, teroris dan liberalisasi perdagangan.
(Amiruddin Al-Rahabi, LIPI, penulis buku "Heboh Papua")
***
Sungai Papua mengalirkan emas, ikannya berlimpah, kaya akan sumber daya mineral. Papua bagaikan surga kecil yang jatuh ke bumi. Tapi setengah rakyat Papua hidup miskin dan terbelakang. Kalau barat (Jawa, Sumatra dll) mulai kehabisan sumber daya alam akibat penduduknya yang terus memadat kemana mereka akan mencari sumber daya alam? Mereka akan ke Papua.
Papua punya MRP, Majelis Rakyat Papua, selain DPR, yang beranggotakan 45 orang yang menjadi representatif 250 suku di Papua. Tadinya MRP bertujuan untuk merumuskan pasal-pasal perundangan otonomi Papua.
Diskriminatif? Ya. Tapi kami butuh makan. Dan orang Papua belum mampu berbuat banyak. Saya dan teman-teman di MRP, dan lainnya terlihat mulai kekurangan stamina. Dan ketika segala sesuatunya terlihat pesimistik, maka jawaban kami ketika ditanya apa mau rakyat Papua: ya sudah, kami mau merdeka.
(Perwakilan Majelis Rakyat Papua)
***
Konflik yang terjadi di indonesia, khususnya di Aceh dan Papua merupakan otokritik bagi pemerintah dan akademisi di Indonesia. Bagaimana peran akademisi belum mendapatkan bagian yang penting bagi resolusi konflik ini. Para akademisi dapat menelusuri formasi sosial yang tepat bagi daerah-daerah yang sedang konflik. Peta permasalahan dari Papua berbeda dengan peta permasalahan yang dari Jakarta. Akademisi juga dapat menjadi penghubung antar pihak yang berseteru.
Kemudian masalah momentum, apa yang menjadi pemicu bagi resolusi konflik Papua. Untuk kasus Aceh, ternyata Tuhan ikut berperan. Tsunami ternyata telah menyatukan kita. Bagaimana dengan Papua? Tidak ada tsunami. Pemicunya ada pada kekuasaan tertinggi eksekutif, presiden. Wakil presiden juga bisa. Kita lihat Jusuf Kalla berjasa atas Aceh. Budiono?
(Otto Syamsuddin, sosiolog, aktivis)
Kalau konflik di Aceh, para pemuda bebas berjuang, didukung para ibu yang memasak untuk mereka, maka berbeda di Papua. Kalau pemuda mau berjuang yang berjuang, mau demo ya silakan demo. Para ibu takut mendukung anaknya. Takut kalau rumahnya akan dikenali, ditandai dan diincar oleh militer.
Otonomi Khusus (otsus), bagi orang Papua, adalah bagaikan awan di kaki gunung. Dialog merupakan mekanisme yang sangat baik. Dialog merupakan suatu proses, prosesn menyembuhkan luka-luka Papua. Pelan-pelan luka-luka tersebut dapat dibuka, dihentikan pendarahannya, dan diobati.
Pelanggaran HAM di Papua terjadi setiap saat. Menurut data dari Amnesty International beberapa tahun yang lalu, korban pelanggaran HAM di Papua sudah mencapai 100.000 jiwa. Dan tentunya korban terus bertambah. Tidak salah sepenuhnya kalau ada yang bilang ini genosida secara perlahan. Resolusi konflik Papua harus berlandaskan humanisme.
(Pastor Yohanes Jonga, penerima penghargaan HAM Yap Thiam Hien)
*****
Merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk 'mengalami Papua'. Berbicara NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanpa mengalami Papua berarti kita hanya menjadi setengah warga Indonesia.
Hampir 50 tahun sudah deklarasi Papua yang ingin merdeka. Suatu kepentingan yang masih sama hingga saat ini, jelas ada yang salah di sini.
Tulisan di atas merupakan notasi dari diskusi publik "Dialog Jakarta-Papua Sebuah Keniscayaan?" yang diadakan hari ini.
Saya jadi malu (harusnya kita malu), karena sebagian kenikmatan saya di sini merupakan hasil dari tanah Papua.
Coba pejamkan mata, bayangkan negara Indonesia di masa depan. Kota besar, dengan gedung-gedung tinggi, mobil-mobil canggih, semuanya serba modern. Adakah orang Papua di situ?
Masalah di Papua sering kita (dan pemerintah) jadikan kehebohan semata. Terjadi penembakan di Papua, surat yang dikirim kongres AS, laporan LSM internasional, dan berita pelanggaran HAM di Papua sering hanya menjadi keributan dan teriakan sementara yang lalu hilang begitu saja.
Sabang sudah disentuh. Walaupun belum benar-benar disalam. Kapan Pemerintah menyentuh dan membuka pintu Dialog dengan Papua?
Apakah lagu "Dari Sabang Sampai Merauke diganti menjadi "dari Sabang sampai Maluku......berjajar pulau-pulau (tanpa merauke)"?
by, Aida C'est (facebook)
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here